Jakarta : Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) resmi meluncurkan sebuah buku berjudul "Selalu Ada Pilihan". Buku yang baru pertama kali ditulis SBY ini memang ditujukan bagi para pemimpin Indonesia berikutnya.

Namun, SBY mengaku enggan memberikan buku karyanya itu kepada para calon presiden 2014 mendatang.

"Ada ide dari beberapa teman, pada 2 minggu yang lalu kalau buku ini diserahkan secara simbolik kepada calon-calon presiden. Tapi saya tidak mau," kata SBY ketika memberikan sambutannya dalam peluncuran buku tersebut di Jakarta Convention Center, Jumat (17/1/2014).

Menurut SBY, jika secara simbolik menyerahkan bukunya, itu akan menyinggung para calon presiden.

"Saya tidak mau, kalau saya begitu kan beliau-beliau pasti tersinggung," tambah SBY.

Meski demikian, SBY mempersilakan para calon presiden yang akan bertarung pada 2014 mendatang untuk membacanya.

"Sebagaimana judul yang saya tulis, siapapun bebas memilih. Memilih membaca atau tidak, atau memilih membaca keseluruhannya," ucap SBY.

Buku "Selalu Ada pilihan" ini berisi pengalaman Presiden memimpin Indonesia selama 9 tahun terakhir. Melalui buku ini juga, SBY akan menjawab sejumlah kritik hingga fitnah yang dialaminya. (Adm)

Jakarta : Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dinilai sulit lepas dari jeratan hukum. Sebab, dia menjadi tersangka untuk 3 kasus sekaligus. Mulai dari korupsi penanganan sengketa Pilkada Lebak, Banten, pengadaan alat kesehatan, hingga kasus gratifikasi. Tak hanya Atut, Partai Golkar sebagai penyangga gerak politiknya dinilai juga akan menerima dampak.

"Tentu saja kasus Atut ini akan dengan sendirinya makin memerosotkan nama Golkar, khususnya di Banten," ujar pengamat politik Ray Rangkuti dalam keterangan tertulisnya, Jumat (17/1/2014).

Ray juga melihat sejauh ini Atut masih menampuk kekuasaan di Provinsi Banten melalui keluarganya. Meski secara fisik tubuh Atut berada di balik jeruji Rutan KPK, secara kewenangan tetap ada di tangannya. Golkar sendiri menurutnya terkesan tak berani meminta Atut mundur dari jabatannya.

"Partai Golkar yang harus mendesak Atut untuk segera mengundurkan diri. Tapi ini juga sulit, bukan saja karena Partai Golkar bersikap lemah lembut kepada para terdakwa korupsi yang juga kadernya, tetapi karena pengaruh Atut di Golkar masih cukup kuat," jelas Ray.

Jika hal itu yang terjadi, dia melihat elektabilitas Partai Golkar di Banten akan terjun bebas. Sebab, masyarakat akan melihat Golkar dari sisi negatif sebagai partai yang tidak pro-pemberantasan korupsi.

"Implikasinya, Golkar akan menerima tone negatif dari kasus ini. Jelas ini akan berlanjut terus sampai pemilu legislatif. Tapi, apa mau dikata, nampaknya Golkar lebih menginginkan menghormati tersangka korupsi daripada rakyat Banten," pungkas Ray. (adm)

Jakarta : Gede Pasek Suardika dicopot sebagai anggota DPR oleh Partai Demokrat. Sekretaris Jenderal DPR Winantuningtyastiti mengungkapkan, Gede Pasek dinilai Partai Demokrat telah melanggar kode etik. Namun, ia tidak menjelaskan lebih detil.

"Dianggap melanggar kode etik. Disebutkan dalam surat. Tapi tidak poin-poin ya. Bahasa surat itu mengalir saja," katanya usai mengecek pemeriksaan berkas Komisi VII oleh KPK di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (17/1/2014).

Ia mengatakan, surat pergantian antar waktu (PAW) tersebut merupakan usulan serta ditandatangani langsung oleh DPP Partai Demokrat. Selanjutnya pihaknya akan meneruskan ke KPU untuk mencari sosok pengganti Pasek.

"Tanda tangan atas nama DPP. Kop suratnya tertulis DPP Partai. Kalau untuk penggantiannya nanti kita minta ke KPU. Dari sana baru ke DPR lagi," ungkap wanita yang karib disapa Win itu.

Pasek merupakan loyalis mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Ia juga bergabung dalam ormas PPI bentukan Anas. Di ormas tersebut, Pasek menjabat Sekjen.

Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengatakan Pasek tak hanya dipecat dari DPR. Demokrat juga memecatnya sebagai kader partai. (adm)

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Priyo Budi Santoso tidak akan memproses pemecatan politikus Partai Demokrat, Gede Pasek Suardika dari parlemen. Hal tersebut jika alasan pemecatan tidak jelas atau sumir. Menurut Priyo, seseorang bisa diberhentikan dari keanggotaannya sebagai anggota DPR harus memiliki alasan yang kuat.

"Kalau alasannya kuat, sudah diperingatkan sekian kali sesuai AD/ART mereka (Partai Demokrat), tapi yang bersangkutan tetap melawan partai, maka bisa diambil tindakan," kata Priyo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (17/1/2014).

Tetapi, kalau alasannya sumir, tentu yang bersangkutan bisa menggugat ke pengadilan. Dalam hal ini, pimpinan DPR tentu tidak bisa memproses pemberhentiannya hingga ada kejelasan. Tentu ini akan menjadi isu politik yang tidak mudah.

"Kalau itu dilakukan, kami pimpinan DPR tidak bisa serta merta memproses (pemberhentian), dan akan mempending dulu sampai jelas," tegasnya seraya mengatakan hingga saat ini belum menerima salinan permohonan pemberhentian Gede Pasek.

Seperti diketahui, Partai Demokrat melakukan pemecatan terhadap Gede Pasek Suardika dari jabatannya sebagai anggota DPR sekaligus di struktural Partai Demokrat.

Juru Bicara Partai Demokrat, Ruhut Sitompul mengatakan Pasek dipecat karena dianggap mengerdilkan Partai Demokrat dan membela ormas yang dimotori Anas Urbaningrum, yaitu Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI).

"Melanggarnya ya mendukung Anas. Ya maaf saja Demokrat jadi dipandang kecil. Padahal dia bisa kayak gini karena Pak SBY. Kau lihat sendiri setiap hari statement-statement-nya soal PPI dan Demokrat," kata ruhut. (okz/adm)

JAKARTA - Juru Bicara Partai Demokrat, Ruhut Sitompul mengatakan, anggota Komisi IX Fraksi Demokrat Gede Pasek Suardika tidak hanya akan dipecat dari keanggotannya di DPR. Tetapi Pasek juga dipecat dari kader Partai Demokrat.

"Pasek otomatis juga dipecat dari kader Demokrat," kata Ruhut di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (17/1/2014).

Dia menambahkan, alasan pemecatan itu karena pria asli Bali itu dianggap tidak bisa menjaga nama baik partai dan tidak menjalankan pakta integritas soal korupsi.

Selain itu, Pasek dipecat karena dianggap mengerdilkan Partai Demokrat dan membela ormas yang dimotori Anas Urbaningrum, yaitu Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI).

"Melanggarnya ya mendukung Anas. Ya maaf saja Demokrat jadi dipandang kecil. Padahal dia bisa kayak gini karena Pak SBY. Kau lihat sendiri setiap hari statement-statement-nya soal PPI dan Demokrat," katanya.

Padahal, kata Ruhut, Pasek diangkat menjadi anggota dewan karena pergantian dari Jero Wacik yang diangkat menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Dengan pemecatan Pasek ini, Ruhut yakin tidak akan mempengaruhi elektabilitas partai. Justru bisa menaikan elektabilitas partai berlambang bintang Mercy itu.

"Bahkan makin naik. Kita tegas beda sama partai lain yang mulai disebut bendahara umum dan sekjennya," kata dia. (okz/adm)